MANOKWARI, JAGATPAPUA.com- Dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat, agar dapat mengawal dan mencegah peredaran uang palsu di tengah masyarakat.
Bank Indonesia (BI) Perwakilan Papua Barat, bersama Kementerian Keuangan RI, melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), mengadakan Sosialisasi Ciri-ciri Keaslian Uang Rupiah, Kamis (11/4/2019), di aula Kasuari, Gedung DJPb Papua Barat.
Kegiatan ini juga sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya perekonomian di Bumi Kasuari, dan Peran Belanja Pemerintah untuk Perekonomian Papua Barat.
Kepala BI Perwakilan Papua Barat, Donny H Heatubun mengatakan setiap tahun BI selalu mensosialisasikan ciri-ciri keaslian uang rupiah, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan ciri-ciri keaslian rupiah tersebut.
“Sebagai alat pembayaran yang sah, maka sepatutnya kita wajib mengetahui ciri-ciri keaslian rupiah, sehingga masyarakat diharapkan dapat terhindar dari kegiatan pemalsuan uang,” tutur Donni.
Donni menerangkan, cara paling mudah mengenali uang asli dan uang palsu, adalah 3 D, yaitu dilihat, diraba dan diterawang. Sedangkan mengenai uang tidak layak edar, masyarakat bisa menukarkannya ke BI.
“Masyarakat dapat menukarkan uang tidak layak edar dengan uang rupiah layak edar di kantor BI, atau di kas keliling ataupun pihak lain yang sudah disetujui oleh BI,” terang Donni.
“Uang yang tidak layak edar meliputi, uang lusuh, uang cacat, uang rusak, dan uang yang telahudicabut dan di tarik dari peredaran,” sambung Donni.
Sementara itu, Kepala DJPb Papua Barat, Arif Wibawa mengutarakan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk sinergi antara Kementrian Keuangan dengan BI.
“Adanya ini, maka dapat melahirkan bentuk kerjasama baru, membawa manfaat pada kemajuan Papua Barat,” ujar Arif.
Arif menyebut tahun 2018 lalu, Pemerintah Pusat mengeluarkan belanja dan transfer di Papua Barat, sebesar Rp25,3 Triliun, sedangkan total penerimaan Rp2,4 Triliun. Sehingga Cash Flow pemerintah masih defisit sebesar Rp22,9 Triliun.
“Hal ini mengindikasikan ketergantungan daerah kepada Pemeintah Pusat, masih sangat tinggi, sehingga membutuhkan subsidi silang surplus,” tandas Arif.(el)
