MANSEL, JAGATPAPUA.com – Bupati Manokwari Selatan, Markus Waran, menegaskan pendirian Sekolah Polisi Negara (SPN) diwilayahnya tetap dilaksanakan, apalagi pemilik hak ulayat telah menyerahkan lokasi tersebut kepada negara demi pembangunan sumber daya manusia (SDM), di Papua Barat, lebih khusus Manokwari Selatan.
Hal ini diungkapkan Bupati, menyusul adanya penolakan rencana pembangunan SPN di Kampung Wedoni, oleh salah satu tokoh intelektual Arfak, yang dirilis oleh sejumlah media online lokal Papua.
“Pembangunan SPN resmi dan telah mendapatkan ijin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta hak ulayat terkait tanah adat. Jika ada yang mempersoalkan silakan melaporkan ke pihak yang berwajib,” ungkap Bupati, Jumat (27/6/2020).
Selain itu, lanjut Bupati dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah tidak pernah ingin mengorbankan warga atau suku, ras apapun, karena pembangunan merupakan wujud dari adanya sebuah negara dan masyarakat adat bagian dari pembangunan tersebut.
“Jika ada yang berkeberatan, silakan menyampaikan alasannya. Kalau misal alasan tanah harus disertakan bukti dan fakta hak kepemilkan tanah adat. Kalau ada hal lain silahkan sampaikan, biar kita tau alasan penolakan itu,” ucap Bupati.
Bupati juga menghimbau kepada masyarakat di Kabupaten Manokwari Selatan dapat memupuk kebersamaan dan mendukung pemerintah dalam pembangunan, serta tidak mudah terprovokasi dengan mengatasnamakan suku ras dan agama hanya karena kepentingan oknum tertentu.
Untuk itu, Bupati berharap masyarakat dapat mendukungan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan SPN di Kabupaten Mansel, karena itu merupakan aset negara demi kepentingan keutuhan NKRI dan pembangunan SDM.(nae)
