AdatBawaslu ManokwariBiakDPRD ManokwariEkonomi & BisnisHeadlineHukum & KriminalInfo IklanJayapuraKab FakfakKab KaimanaKab ManokwariKab Manokwari SelatanKab Pegunungan ArfakKab Teluk BintuniKab Teluk WondamaMaybratMRP Provinsi Papua BaratOlahragaPapuaPapua BaratPemerintahanPendidikan & KesehatanPolitikProvinsi Papua BaratRaja AmpatRedaksiReligiSorongSosial BudayaTambrauw

Bupati Hermus Hadiri Rakoor KDH Di Jakarta, Ini Arahan Yang Disampaikan Presiden

JAKARTA,JAGATPAPUA.com– Bupati Dan Wakil Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP.,MH dan Drs Edy Budoyo, Plh Sekda Dra Merciana Djalimun, turut menghadiri Rapat Koordinasi (Rakoor) Kepala Daerah (Kada) dan wakil Kepala Daerah (Wakada) hasil Pilkada serentak tahun 2020, Rabu (14/4/2021) di Arya Duta Hotel, Tugu Tani Jakarta Pusat.

Presiden RI, Joko Widodo pada Rakoor tesebut memberikan arahan terkait program perioritas, bahwasannya Kada dan Wakada yang sudah dilantik adalah milik seluruh lapisan masyarakat, dan bukan hanya milik beberapa kelompok atau golongan politik tertentu.

Kepala Daerah bekerja dengan kecepatan tinggi dan berani melalukan Inovasi, memprioritaskan Program kerja dengan mengkonsentrasikan tujuan sehingga mendapatkan hasil yg bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

Program unggulan/prioritas harus dikejar sehingga manfaatnya dapat dilihat masyarakat, Pembangunan infrastruktur yang sudah ada, harus dilanjutkan dengan cepat secara simultan seperti jalan, pelabuhan, dan bandara dengan kawasan-kawasan produksi rakyat.

Jokowi juga menyinggung terkait dengan Pemulihan Kesehatan, yakni Protokol kesehatan tetap dilaksanakan dan terus disosialisasikan, Penanganan cepat dan detail bagi yang membutuhkan, dukung mendukung Program Vaksinasi dengan memprioritaskan Tenaga Kesehatan, Pelayanan Publik dan Lansia.

Sementara terkait dengan Pemulihan Ekonomi, kata Presiden, Prioritas penggunaan APBD dengan memprioritaskan Lapisan Masyarakat dengan membuat kegiatan Padat Karya, Pemda harus menjamin penggunaan APBD yang fokus dan tepat sasaran.

Setiap rupiah yang keluar dari APBD, semuanya harus memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat, terutama dalam rangka pemulihan ekonomi rakyat akibat Pandemi Covid-19. Terkait penggunaan belanja/kegiatan Sosial atau bantuan sosial dapat segera dilakukan untuk meningkatkan roda ekonomi.

Selain itu, harus mengundang investasi yang seluas-luasnya dalam rangka membuka lapangan pekerjaan. Oleh sebab itu, yang menghambat investasi, semuanya harus dipangkas, baik perizinan yang lambat, berbelit-belit termasuk juga adanya praktek “pungutan liar” yang masih terjadi dalam pemerintahan, agar tidak ada lagi hambatan-hambatan investasi, karena ini adalah kunci pembuka lapangan pekerjaan.

Rakoor yang digelar secara daring tersebut juga diikuti oleh masing-masing Kada dan Wakada terpilih pilkada serentak se-Indonesia.(JP/AR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta