Buka Rakor Badan Kesbangpol Se-Papua Barat, Gubernur Ingatkan Empat Pesan Penting
MANOKWARI,JAGATPAPUA.com— Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Papua Barat menggelar Rapat Koordinasi Kesbangpol 7 Kabupaten Se-Papua Barat.
Rapat Koordinasi itu dibuka secara resmi oleh Gubernur Papua Barat, diwakili Sekda Papua Barat, Drs Ali Baham Temongmere M.T.P, didampingi Plt. Kepala Badan Kesbangpol, Drs. Syors Alberth Ortis Marini, M.Si, pada Selasa (24/6/2025) di Hotel Fujita Manokwari.
Rakor tersebut mengusung tema “Sinergitas Kesbangpol dan penguatan kelembagaan otsus, menjaga stabilitas dan kerukunan menuju papua Barat yang berdaulat dan bermartabat”
Dalam Sambutan Tertulis Gubernur yang dibacakan Sekda ABT mengatakan, Kesbangpol tidak hanya menjadi pelaksana teknis, tetapi juga instrumen strategis Pemerintah Daerah dan Negara dalam menjaga kohesi sosial, membangun nasionalisme dan mengintegrasikan nilai-nilai lokal dengan kepentingan nasional.
“Oleh karena itu saya menyampaikan beberapa pesan penting yaitu pertama, perkuat Sinergi antara bidang dalam Kesbangpol baik di provinsi maupun Kabupaten serta tingkatkan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, BPIP, TNI Polri dan lembaga adat atau agama, “kata Sekda ABT.
Kedua, Mewujudkan tata kelola kelembagaan yang adaptif dengan Permendagri Nomor 11 tahun 2019 dan PP Nomor 106 serta PP 107 tahun 2021 sebagai pijakan hukum dalam pelaksanaan urusan Kesbangpol, Pengangkatan DPRP, serta penguatan MRP.
Jadikan forum rakor ini sebagai tempat melahirkan rekomendasi strategis dan terukur yang dapat menjadi bahan pertimbangan Gubernur dan Bupati dalam pengambilan kebijakan
“Mari kita semua untuk menjaga Papua Barat sebagai rumah bersama yang damai inklusif dan bermartabat dengan tetap setia pada Pancasila dan konstitusi negara,” ajak ABT
Sementara itu, dalam Laporannya Sekretaris Badan Kesbangpol PB, Dr. Edison Ompe, SPd., M. Si mengatakan tujuan dilaksanakannya Rakor Kesbangpol 7 Kabupaten tersebut untuk Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi antar Badan Kesbangpol Prov dan Kabupaten di PB.
“Juga untuk menyamakan persepsi terkait kebijakan nasional dan daerah khususnya yang berkaitan dengan penguatan kelembagaan otsus, serta membahas berbagai dinamika aktual di daerah yang relevan dengan tupoksi kesbangpol,” kata Ompe. (jp/ask)
