MANOKWARI, JAGATPAPUA.com– Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, Barnabas Dowansiba bertemu 23 Mahasiswa asal Provinsi Papua Barat yang menempuh pendidikan di Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh Provinsi Aceh.
Barnabas mengaku, setibanya di Aceh beberapa hari lalu, kemudian melakukan pertemuan dengan pihak terkait Unsyiah, membicarakan mengenai perkembangan perkuliahan termasuk Asrama mahasiswa. Selain itu juga bertemu dengan para Mahasiswa untuk mengetahui apa yang menjadi persoalan mereka selama berada di tanah rantau.
“Dan puji Tuhan ternyata pertemuan saya dengan mereka (mahasiswa) membuahkan sejumlah harapan. Salah satu harapan mereka kepada Pemerintah yaitu agar kedepannya dapat tepat waktu merealisasikan anggaran kebutuhan mereka. Dan ini harus menjadi perhatian kita Pemerintah,”ungkap Barnabas Rabu (4/9/2019) di Manokwari.
Pertemuan yang dilakukan disejumlah tempat saat di Banda Aceh kata Barnabas, mahasiswa juga menyampaikan rasa ketidak nyamanan mereka karena sering menerima pesan tidak jelas yang dianggap mengganggu aktivitas perkuliahan.
“Seperti pesan mengenai isu Papua merdeka, jadi saya sampaikan ke mereka agar jangan terpengaruh karena informasi itu tidak jelas. Soal itu menjadi tugas pihak-pihak tertentu. Yang sekarang dilakukan adalah fokus kuliah dan bisa tepat waktu menyelesaikan kuliahnya,”imbau Barnabas
Barnabas juga memastikan sejauh ini kondisi mahasiswa di Aceh sangat aman. Memang ada beberapa hal perlu mendapatkan perhatian pemerintah Provinsi PB.
Mahasiswa juga diingatkan untuk lebih giat belajar sehingga dapat selesai tepat waktu. Apalagi mereka dibiayai melalui program afirmasi oleh Kemendikti juga Pemprov PB.
“Saya ingatkan mereka manfaatkan kesempatan yang ada, fokus kuliah , jangan terpengaruh dengan kondisi di daerah. Soal dana mereka yang sering terlambat saya akan segera dalami dan evaluasi,”ujar Barnabas.
Kegiatan yang serupa lanjut Barnabas, akan bertahap dilakukan di sejumlah Universitas lain tempat mahasiswa asal PB Berkuliah. Namun untuk sekarang belum bisa dilakukan karena masih terkendala dengan biaya. Diharapkan tahun depan bisa diprogramkan sehingga kegiatan monitoring terhadap mahasiswa Afirmasi bisa merata dilakukan.
“Kita harus siapkan biaya perjalanan dinas yang luar biasa juga ya karena kunjungan seperti ini membutuhkan biaya yang cukup besar. Tetapi kedepan kami upayakan. Agar mahasiswa juga tidak lepas kontrol dari peran Pemerintah Daerah,”.(me)
