MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Papua Barat dan Kesamsatan, menggelar Diklat Akuntabilitas Layanan Publik se Provinsi Papua Barat, Selasa (24/9/2019).
Kegiatan yang dilaksanakan selama tiga hari ini, diikuti 120 orang peserta dari perwakilan Bapenda se Papua Barat, Jasa Raharja dan Kepolisian, dengan dasar pelaksanaan UU Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.
Ketua Panitia, Sri Suryanti, S.Sos, dalam laporannya mengatakan pelaksanaan diklat ini untuk meningkatkan kompetensi aparatur sebagai penyedia layanan publik agar mampu menyediakan layanan publik yang prima kepada masyarakat.
“Pelayanan publik mengedepankan pelayanan yang berkualitas dan memudahkan dengan prinsip aman taat hukum dan tata kelola pelayanan yang bebas resiko, dan ini sesuai visi Gubernur Papua Barat,” sebut Sri, dalam laporannya.
Selain itu, kata Sri pelayanan publik dari instansi pemerintah adalah pelayanan yang sifatnya pengabdian yang memiliki fungsi dan tanggung jawab sebagai aparatur pelayan masyarakat.
“Tujuannya tentu memfasilitasi proses pembelajaran untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di Samsat se Provinsi Papua Barat, membangun kebiasaan layanan yang fokus pada aspek dasar pelayanan publik,” tutupnya.(chl)
