Audiensi Wartawan Bersama Gubernur Diduga Sengaja Dihalangi Oknum Staf Biro Adpim Setda PB
MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Audiensi Wartawan dan Gubernur Papua Barat yang rencana dilaksanakan pada Selasa 16 September 2025 dibatalkan karena diduga dihalangi oleh oknum staf Biro Adpim Setda Papua Barat yang bertugas.
Padahal Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan, M. Si telah menyetujui permintaan Audiensi belasan Wartawan khusus yang bertugas meliput kegiatan pemerintah Provinsi Papua Barat pada Senin (15/9/2025) kemarin.
Wartawan televisi lokal Ari Armstrong di Manokwari mengatakan, salah satu tujuan dilakukan audiensi bersama Gubernur adalah meminta solusi terkait akses informasi agenda Pemprov Papua Barat yang sejak 2 bulan terakhir ini dibungkam oleh Kepala Biro Adpim Setda Papua Barat, Helen Frida Dewi kepada Wartawan yang merupakan corong pemerintah daerah selama ini, bukan meminta uang.
Saat awal mengajukan permintaan audiensi pada Senin kemarin, Gubernur telah menyetujui bahkan meminta agar diatur ke hari lain, selain Senin karena ada Agenda bersama DPR PB.
“Bapak Gubernur sudah menyetujui, bahkan saya langsung ditunjuk untuk mengkoordinir teman-teman wartawan khusus yang bertugas meliput kegiatan provinsi untuk bertemu, saya langsung sampaikan ke bapak hari selasa besok bisa dan bapak Gubernur sampaikan bisa asalkan tidak hari senin. Dan hal ini juga disaksikan langsung bapak Sekda, tapi sangat disayangkan kami menunggu hampir 7 jam sejak jam 9 pagi dan akhirnya salah satu staf Biro Adpim datang dan sampaikan lagi Bapak Gubernur bilang salah mengerti maksudnya bapak hanya minta masukan nama-nama wartawan,”kata Ari Armstrong.
Sikap oknum staf Biro Adpim tersebut tentu dipertanyakan, jika benar hal itu disampaikan Gubernur lalu mengapa sejak awal para wartawan disuruh menunggu?.
“Kenapa tidak disampaikan sejak awal. Saat tiba di kantor Gubernur kami sempat bertemu dengan Kepala Biro Adpim dan beliau meminta stafnya untuk mengantar kami ke lantai lima. Beberapa staf yang bergantian menyampaikan informasi ini berbeda-beda, ada juga yang bilang selesai pertemuan dengan DPR baru kakak mereka masuk, tapi kemudian hampir jam 4 sore salah satu staf lagi bilang bapak Gubernur hanya minta nama-nama wartawan,”bebernya
Hal ini tentunya sangat disayangkan, sejauh yang diketahui Gubernur Papua Barat adalah panutan dan orang tua yang baik. Sehingga jangan karena kepentingan oknum-oknum tertentu dapat merusak nama baik beliau.
“Wartawan juga sekarang kesulitan dapat agenda kegiatan pak gubernur, wakil gubernur, ataupun instansi lainnya di lingkup pemerintah provinsi karena sudah dua bulan terakhir akses informasi itu tidak diberikan kepada wartawan. Padahal itu setiap program yang dilakukan pemerintah menyangkut kepentingan masyarakat luas,” ujarnya.
Menurut Ari, kondisi itu bertentangan dengan semangat keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan wajib diimplementasikan oleh seluruh pemerintah daerah.
Dirinya meyakini bahwa pembatasan akses informasi tentang kegiatan pemerintah provinsi yang dialami wartawan merupakan ulah oknum pejabat, dan hal tersebut tidak diketahui oleh Gubernur Dominggus Mandacan.
Pemerintah daerah sebagai badan pelayanan publik semestinya memberikan ruang bagi wartawan dalam memperoleh akses informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan bersikap kontraproduktif.
“Kami sangat menyayangkan kondisi ini. Jurnalis itu mitra dalam menyebarluaskan informasi, bukan melarang bagikan agenda ke wartawan,” jelasnya.
Dia berharap pemerintah provinsi melalui organisasi perangkat daerah (OPD) teknis segera memperbaiki tata kelola informasi kegiatan pemerintah daerah, sehingga jurnalis tidak mengalami kesulitan saat melaksanakan tugas peliputan.
Transparansi informasi justru akan memperkuat kepercayaan masyarakat di Papua Barat terhadap kinerja pemerintah daerah, sekaligus mencegah munculnya spekulasi negatif akibat minimnya akses informasi dari otoritas resmi.
“Kalau informasi ditutup-tutupi, publik bisa salah persepsi. Tapi kalau dibuka dengan jelas, masyarakat bisa menilai langsung apa yang dikerjakan pemerintah,” ujarnya.(jp/ctr)
