MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Ketua MRP Papua Barat, Maksi N Ahoren mengatakan hasil pertemuan antara Gubernur, Para Bupati/Wali Kota, bersama Menpan-RB, dapat disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, terutama di 8 daerah yang belum mengumumkan hasil tes CPNS formasi 2018.
Hal ini dianggap penting, sehingga proses selanjutnya untuk pemenuhan kuota 80 persen Orang Asli Papua (OAP) dan 20 persen non OAP, bahkan formasi khusus OAP dapat berjalan dengan baik.
“MRPB menjadi salah satu yang ikut bertemu Menpan di Jakarta. Ada 4 hal yang saya sampaikan, selain hasil CPNS 2018 tidak sesuai ketentuan, juga formasi 2019 dan 2020, khusus OAP,” ujarnya, dalam jumpa bersama wartawan, Kamis (13/8/2020) di Aula kantor MRPB.
Selain itu, Ahoren juga membeberkan pada pertemuan itu, disampaikan terkait hasil tes CPNS tahun 2018, yang menuai protes dari para pencaker Orang Asli Papua, yang tidak lulus.
“Pertemuan itu, kami juga meminta Menpan membuat surat untuk CPNS formasi 2019, 100% orang asli Papua, dan surat itu sudah ada di kami, dan di seluruh BKD di kabupaten/kota,” jelasnya.
Untuk itu, pihaknya meminta agar 5 daerah yang sudah mengumumkan hasil tes CPNS, dapat menarik kembali dan mengisi formasi itu kembali menjadi 80 persen untuk OAP, meski gubernur menyampaikan akan ditambah kuota CPNS tersebut.
“Kami berharap kabupaten/kota dapat menyampaikan secara transparan kepada masyarakat penambahan CPNS itu berapa banyak, agar dapat meredam kekecewaan masyarakat,” tandasnya.(me)
