MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Bappeda Papua Barat telah mengeluarkan undangan bagi 1.428 Kontraktor asli Papua. Namun undangan ini tidak mencantumkan nama paket pekerjaan dan sebagian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemprov, menolak undangan tersebut.
Ketua Umum Pemuda Adat Papua, Timotius Daud Yelimolo menilai undangan konsultasi terkait paket penunjukan langsung tersebut sarat kepentingan.
“Ada kepentingan yang membaur dan mengacaukan semua, entah kepentingan Kepala Dinas, Bappeda ataupun kepentingan politik yang berdampak kuat terhadap keterlambatan penyerapan anggaran pada APBD induk,” sebutnya, Minggu (22/9/2019).
Menurut dia, ada 1428 kontraktor asli Papua, namanya telah dikeluarkan Bappeda, terkait 30 persen dana Otsus dalam paket proyek penunjukan langsung, namun sangat disayangkan, sebab Bappeda terkesan cuci tangan dan melempar masalah ini ke semua dinas.
“Bappeda sebagai dapur perencanaan program di Papua Barat, kenapa harus lempar persoalan ke OPD. Harusnya Bappeda tahu berapa besar paket pekerjaan di dinas,” ucapnya.
“Bappeda lempar permasalahan dan menyuruh kontraktor ke dinas untuk berkonsultasi. Sedangkan sebagian pekerjaan sudah diserap, sehingga dinas terkait tidak bisa mengakomodir kontraktor OAP tersebut,” jelasnya.
Selain itu, pihaknya juga menduga pihak dinas sendiri sudah miliki kontraktor, dan terkesan tidak mengindahkan Instruksi Gubernur untuk mengakomodir 1428 Kontraktor OAP dalam 30 persen dana Otsus.
“Kami minta Bappeda harus bertanggung jawab terhadap semua kontraktor Papua, agar jangan muncul wacana yang menyalahkan gubernur,” tegasnya.
Dia mengungkapkan gubernur dengan jelas memberikan instruksi per tanggal 4 September 2019, namun Bappeda terkesan lambat, sehingga sebagian paket sangat dimungkinkan sudah diserap oleh OPD teknis.
“Bappeda harus bertanggung jawab, agar jangan ada opini di masyarakat yang menyalahkan gubernur. Kami harap Bappeda tidak mementingkan kepentingannya, tetapi harus mementingkan kepentingan umum,” tukasnya.
Salah satu kontraktor Papua di Manokwari, Irma.Y. Karetji, menambahkan dari 200 undangan konsultasi proyek yang dikeluarkan ke Dinas Kehutanan Papua Barat, ternyata hanya 15 kontraktor yang diakomodir.
“Yang jelas, kami kecewa dengan kebijakan seperti ini,” tutupnya.(me)
