MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Wakil Ketua Badan urusan Rumah Tangga Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat, Yulianus Thebu berharap, Kepala BLUD KKP yang nantinya akan diganti, kiranya dapat lebih mengoptimalkan kinerja dan program kerja.
Hal itu ditekankan menyusul aksi Demo oleh sekelompok masyarakat di Waisai, Raja Ampat, tentang permintaan pergantian Kepala Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kawasan Konservasi Perairan (KKP).
“Jadi demo meminta Kepala BLUD diganti itu merupakan aspirasi yang perlu disampaikan secara damai sesuai prosedur yang berlaku. Namun saya sarankan agar kepala BLUD yang baru nanti harus lebih mengoptimalkan kinerja serta program kerja,” ungkapnya.
Menurut dia, terkait pergantian Kepala BLUD Raja Ampat ada hak prerogatif Gubernur, melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.
Selain itu, BLUD lebih cocok dipimpin seorang Profesional atau Non ASN. Hal ini juga diatur dalam Permendagri nomor 79 tahun 2018, dan tidak menutup kemungkinan pimpinan BLUD berasal dari seorang profesional dari luar negeri.
“Kalau tuntutan BLUD dipimpin Orang asli Papua itu sah-sah saja, tapi lebih baik kita semua meminta kepada Gubernur, MRP, DPR supaya Bupati, Sekda dan pimpinan OPD di Raja Ampat adalah orang asli Papua,” tukasnya.
Thebu menambahkan, BLUD di Raja Ampat merupakan buah karya Bupati Raja Ampat Alm. Markus Wanma, bersama masyarakat, LSM CI, TNC, WWF dan Dewan Adat Suku Maya, yang diawali dengan Deklarasi Kawasan Konservasi Adat di Kampung Tomolol Misool.
BLUD Raja Ampat hadir untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat adat melalui konservasi laut dengan sistim pengelolaan lingkungan bagi kesejahteraan masyarakat adat.
Dalam sejarah perjalanan BLUD di Raja Ampat ketika belum berjalan optimal hampir saja ditutup karena belum menghasilkan hasil sesuai tujuan BLUD, sehingga dibutuhkan tenaga profesional yang berpengalaman dalam bidang lingkungan, konservasi, perikanan dan berjiwa bisnis sehingga dapat menghasilkan PAD bagi daerah.
“Tahun 2018, BLUD ini menghasilkan PAD sekitar Rp20 M. Diharapkan ke depan BLUD ini lebih meningkatkan kinerja dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan pelestarian lingkungan,” tutupnya.(me)
